Kota Malang - Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 2.388.390.433.739. Penetapan ini dilakukan dalam rapat paripurna antara legislatif dan eksekutif di gedung DPRD kota setempat pada Kamis (28/11).
Besaran target PAD ini disampaikan penjabat wali Kota Malang, Iwan Kurniawan ST MM, meningkat atau bertambah Rp 22.679.102.018. Karena sebelumnya pihak pemkot Malang membuat rancangan dan pengajuan sebesar RP 2.365.711.331.721.
"Beberapa sektor yang akan menjadi pengungkit dari PAD tersebut diantaranya yaitu pendapatan dari retribusi sewa aset pemkot Malang. Seperti sewa stadion gajayana dan gelanggang olahraga Ken Arok beserta semua fasilitas yang ada di dalamnya," ujarnya.
Selain itu, lanjut Pj Wali kota Iwan, juga dari sektor pajak daerah. Misalnya pajak hotel, restoran, reklame, kendaraan bermotor dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Yang tak kalah penting, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan lebih dimaksimalkan lagi. Seperti Perumda Tugu Tirta dan Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas).
"Yang PR selanjutnya, kami di jajaran pemerintah kota Malang, pak sekda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu menindaklanjuti untuk tahap disampaikan ke provinsi untuk dilakukan evaluasi," jelas Iwan.
Pihaknya pun berharap pada tahap evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur ini berjalan dengan lancar. Diharapkan evaluasi ini bisa lebih cepat dan lebih baik agar segera bisa melakukan tahapan berikutnya.
Sementara itu, ketua DPRD kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan jika besaran target tersebut realistis. Pasalnya potensi pendapatan sektor pajak dan retribusi sangat tinggi.
Meski demikian, dia meminta agar setiap OPD, khususnya OPD penghasil, seperti Bapenda dan Disnaker PMPTSP diminta bekerja ekstra untuk memenuhi target PAD tersebut. "Kami di DPRD akan melakukan kontrol sesuai tugas pokok dan fungsi kami," ungkapnya.
"Setelah kita rapat banggar kemudian kita petakan kembali kira-kira retribusi apa saja yang bisa baik. Kemudian pajak apa yang bisa naik, sehingga setelah kita diskusikan bersama maka dinaikkan kemarin itu," jelas Amithya.
Akhirnya, terang perempuan berhijab itu, kalau tidak salah ada beberapa item dari retribusi. Karena memang datangnya opportunity untuk menambah retribusi itu kebetulan di penghujung tahun ini. "Itulah beberapa acuan kami," imbuhnya.
Dalam rapat paripurna ini, pihak DPRD juga meminta agar sektor pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian khusus. Seperti untuk penambahan honor guru honorer dan guru PAUD.(asa)
0 Comments