Kota Malang - Wakil menteri agraria dan tata ruang/ wakil kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan sertipikat tanah kepada warga dan pemkot Malang pada Senin (2/9) di kantor BPN kota setempat. Menurutnya, hal ini sebagai langkah untuk menjamin keamanan hak milik tanah dan mencegah terjadinya perebutan/ penjarahan tanah oleh para mafia tanah.
Dalam kesempatan ini wakil menteri Raja Juli secara simbolis menyerahkan 41 dari 1.200 sertipikat tanah warga kelurahan Polehan kecamatan Blimbing. Selain itu, 10 sertipikat tanah wakaf juga diserahkan kepada takmir masjid dan pengurus pesantren. Sedangkan untuk pemkot Malang diserahkan sertipikat tanah senilai Rp 500 miliar.
Secara nasional, kata Raja Juli, hingga saat ini sekitar 209 juta bidang tanah sudah memiliki sertipikat. Dari jumlah tersebut 117 juta bidang tanah termasuk yang sudah masuk dalam Peta Bidang Tanah (PBT) pemerintah dan 92 juta sertifikat yang diserahkan presiden Joko Widodo kepada warga.
Diawal pemerintahan presiden Joko Widodo – Ma”ruf Amin, terang dia, setiap tahun pemerintah mensertipikasi 500 bidang tanah. Namun sejak tahun 2023 setiap tahun sudah mencapai 7 juta bidang tanah. “Dalam 1 tahun pemerintahan yang baru nanti ditargetkan 100 persen tanah pemerintah dan milik warga sudah bersertipikat,” ungkap Raja Juli.
"Ini adalah komitmen dari pemerintahan bapak Jokowi dan kyai Ma’ruf untuk menyelesaikan mensertipikasi seluruh tanah masyarakat. Karena dengan sertipikasi, apalagi sekarang sudah sertipikasi elektronik, maka tingkat keamanan tanah ini akan meningkat dari jarahan para mafia tanah", tegasnya.
Dalam hal sertipikasi tanah ini pemerintah pusat melalui kementerian agraria dan tata ruang memberi apresiasi dan penghargaan bagi sejumlah pemerintah daerah yang telah melakukan sertipikasi 100 persen terhadap tanah aset pemerintah maupun milik warga. Seperti kota Pasuruan dan Malang, kabupaten Pacitan, Mojokerto, Nganjuk dan Blitar.(asa)
0 Comments